Protes dan Kecurangan Hasil Pengumuman Kelulusan PPPK Guru 2023

Protes dan Kecurangan Hasil Pengumuman Kelulusan PPPK Guru 2023

Langkat, Sumatera Utara: Guru honorer di Kabupaten Langkat bersiap untuk aksi damai, menuntut keadilan dalam seleksi PPPK guru 2023. Mereka mempertanyakan perubahan mendadak dalam nilai, dugaan munculnya nilai ‘siluman’, dan kejanggalan dalam Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT). Banyak protes dari berbagai daerah terkait perubahan nilai yang tidak konsisten.

Muratara, Musi Rawas Utara: Seorang pelamar PPPK di Muratara, Marpida Nuh, terkejut saat nilai Computer Assisted Test (CAT) yang awalnya cukup tinggi tiba-tiba berubah, dan dia turun peringkat secara tidak adil. Dalam unggahannya, dia menyebut dugaan intervensi orang dekat dengan kepala OPD yang menggeser peringkatnya, mencuatkan kebingungan akan transparansi penilaian.

Kerinci, Jambi: Peserta PPPK di Kabupaten Kerinci merasa kecewa dengan hasil seleksi yang dianggap janggal. Banyak dari mereka mengeluh bahwa nilai yang tertera dalam pengumuman tidak sesuai dengan nilai yang mereka dapatkan selama seleksi. Ketidaksesuaian nilai menjadi sorotan utama dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

Madina, Mandailing Natal: Di Madina, Abdul Latif Lubis siap melaporkan ke BKN di Jakarta terkait dugaan kecurangan seleksi PPPK. Dukungan dari peserta yang merasa dirugikan memperkuat langkahnya, dengan pengumpulan bukti dan rencana konferensi pers di Jakarta. Laporan dari berbagai peserta tentang perubahan nilai yang tidak adil menjadi sorotan dalam tindakan ini.

Langkat, Sumatera Utara

Di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sejumlah guru honorer bersiap untuk melakukan aksi damai sebagai bentuk protes terhadap dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK guru 2023. Mereka merasa ada ketidakadilan dan ketidaktransparanan dalam proses seleksi yang baru saja berlangsung.

Dalam informasi yang beredar melalui media sosial, aksi damai tersebut direncanakan dilaksanakan di Kantor Bupati Langkat pada Rabu, 27 Desember 2023. Flyer yang beredar mengungkapkan tuntutan para guru honorer akan keadilan dan transparansi dalam rekrutmen PPPK guru tersebut.

Munculnya perubahan nilai yang disebut sebagai “nilai siluman” menjadi sorotan utama. Nilai yang semula diumumkan setelah ujian Computer Assisted Test (CAT) tiba-tiba berubah ketika diumumkan hasil seleksi PPPK. Kejanggalan juga muncul terkait Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang merugikan peserta dengan nilai CAT tinggi.

Muratara, Musi Rawas Utara

Seorang pelamar PPPK di Kabupaten Musi Rawas Utara, Marpida Nuh, mengekspresikan keheranannya melalui media sosial terkait perubahan nilai yang mengubah peringkatnya secara drastis. Awalnya, Marpida mendapatkan peringkat 6 dengan nilai 562, namun setelah pengumuman, ia mendapati peringkat 21, yang menurutnya tidak adil.

Dalam unggahan Marpida, ia mempertanyakan transparansi sistem penilaian, mengindikasikan kemungkinan adanya intervensi orang terdekat dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggeser peringkatnya. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai keadilan dalam seleksi dan transparansi penilaian yang harusnya objektif.

Kerinci, Jambi

Peserta seleksi PPPK di Kabupaten Kerinci, Jambi, merasa kecewa dengan hasil seleksi yang dianggap tidak konsisten. Mereka menyampaikan bahwa nilai yang diumumkan tidak mencerminkan nilai sebenarnya yang diperoleh selama seleksi. Kekecewaan ini tergambar dalam surat terbuka yang mereka sampaikan kepada Presiden Jokowi, menyoroti ketidaksesuaian nilai yang menjadi sorotan utama dalam seleksi ini.

Madina, Mandailing Natal

Abdul Latif Lubis, seorang warga di Kelurahan Sipolu Polu, Kabupaten Mandailing Natal, siap melaporkan dugaan kecurangan seleksi PPPK ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta. Dia mendapat dukungan dari ratusan peserta yang merasa dirugikan, baik melalui pesan langsung maupun media sosial.

Latif mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk mendukung laporannya, termasuk percakapan dan data-data yang mendukung dugaan kecurangan. Rencananya, setelah melaporkan ke BKN, ia akan mengundang wartawan nasional untuk menggelar konferensi pers terkait masalah ini. Ini menjadi langkah konkret dari peserta yang merasa bahwa perubahan nilai yang tidak adil adalah sesuatu yang perlu ditindaklanjuti secara hukum.

Sorotan atas perubahan nilai yang tidak konsisten dan dugaan intervensi dalam seleksi PPPK 2023 menjadi fokus utama dari permasalahan yang muncul di berbagai daerah ini. Kesadaran akan transparansi dan keadilan dalam proses seleksi menjadi sorotan yang harus direspons secara tegas dan adil.

Copywritter, Freelancer dan Penulis. Senang Membaca dan Berbagi Informasi.