KPK dan Kejagung Ungkap Tuntas Dugaan Korupsi di LPEI

KPK dan Kejagung Ungkap Tuntas Dugaan Korupsi di LPEI

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terhadap sejumlah debitur bermasalah terus mengundang perhatian publik. Dengan nilai indikasi fraud yang mencapai Rp2,5 triliun dan melibatkan empat perusahaan debitur, kasus ini memerlukan penanganan yang serius dan tuntas dari aparat penegak hukum.

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menekankan pentingnya sinergitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penanganan kasus ini. Menurutnya, optimalisasi dan percepatan hasil penyelesaian perkara tindak pidana korupsi hanya dapat terwujud jika terdapat koordinasi yang baik antara kedua lembaga tersebut.

“Dengan memperhatikan kasus dugaan kecurangan perusahaan ekspor terkait LPEI, KPK memang lebih dulu melakukan penyidikan atas kasus tersebut dengan menerima laporan sejak 10 Mei 2023 lalu,” ungkap Azmi. Hal ini mengacu pada Pasal 50 UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, untuk mencegah terjadinya dualisme dan tumpang tindih dalam penanganan perkara, Azmi menekankan pentingnya koordinasi antara KPK dan Kejagung. Dengan adanya koordinasi yang baik, penanganan kasus akan lebih tertata, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dapat terjamin.

Sementara itu, LPEI sendiri telah membuka suara terkait indikasi fraud empat debitur LPEI bermasalah yang dilaporkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Kejagung. Direktur Eksekutif LPEI, Riyani Tirtoso, menyatakan bahwa LPEI sepenuhnya mendukung langkah Menteri Keuangan dan Jaksa Agung untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan hukum yang diperlukan terhadap debitur LPEI yang diduga melakukan fraud atau bermasalah secara hukum.

“LPEI menghormati proses hukum yang berjalan, mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, dan siap untuk bekerjasama dengan Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan aparat penegak hukum lainnya dalam penyelesaian kasus debitur bermasalah,” tegas Riyani.

Selain itu, Riyani menegaskan bahwa LPEI senantiasa menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik, berintegritas dalam menjalankan seluruh aktivitas kegiatan operasi lembaga, dan profesional dalam menjalankan mandatnya mendukung ekspor nasional yang berkelanjutan.

Dalam kasus ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Dengan kolaborasi yang erat antara KPK dan Kejagung, diharapkan penanganan kasus ini dapat dilakukan secara tuntas dan adil, serta menghasilkan pembelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Publik Indonesia mengharapkan penyelesaian kasus ini dapat menjadi tonggak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor ekspor dan perdagangan luar negeri. Sinergitas yang kuat antara lembaga penegak hukum, didukung oleh transparansi dan integritas dari LPEI sendiri, akan menjadi modal utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan efektif.

Copywritter, Freelancer dan Penulis. Senang Membaca dan Berbagi Informasi.