Penting!!! PERMENPAN NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KB

Berdasarkan Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB (Keluarga Berencana), yang dimaksud Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Sedangkan Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Sedangkan Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Selanjutnya dalam Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB (Keluarga Berencana), juga dinyatakan bahwa yang dimaksud Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana adalah kegiatan yang meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Penyuluh KB menurut Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB (Keluarga Berencana), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana pada Instansi Pembina dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penyuluh KB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh KB. Kedudukan Penyuluh KB ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB (Keluarga Berencana), juga dinyatakan bahwa Jabatan Fungsional Penyuluh KB merupakan jabatan karier PNS. Jabatan Fungsional Penyuluh KB termasuk dalam klasifikasi/rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan.Jabatan Fungsional Penyuluh KB merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian. Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh KB terdiri atas: a) Penyuluh KB Ahli Pertama; b) Penyuluh KB Ahli Muda; c) Penyuluh KB Ahli Madya; dan d) Penyuluh KB Ahli Utama. Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Penyuluh KB sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh KB menurut Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yaitu melakukan Pengelolaan Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana. Unsur kegiatan dari tugas Jabatan Fungsional Penyuluh KB yang dapat dinilai Angka Kredit nya terdiri atas: a) Penyuluhan; b) Pelayanan; c) Penggerakan; dan d) Pengembangan. Subunsur dari unsur kegiatan terdiri atas:

a. Penyuluhan meliputi:

1. komunikasi, informasi dan edukasi; dan

2. analisis Penyuluhan;

b. Pelayanan meliputi:

1. fasilitasi Pelayanan; dan

2. analisis Pelayanan;

c. Penggerakan meliputi:

1. advokasi ke pemangku kebijakan dan mitra terkait;

2. analisis advokasi;

3. kemitraan; dan

4. analisis kemitraan; dan

d. Pengembangan meliputi:

1. Pengembangan model Penyuluhan;

2. Pengembangan model Pelayanan; dan

3. Pengembangan model Penggerakan.

Selengkapnya silahkan download dan baca Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB (Keluarga Berencana) melalui salinan dokumen yang tersdia di bawah ini