Lowongan 1 Juta Guru Tahun 2021/2022 CPNS/Non-PNS, Benarkah?

Menpan-RB Tjahjo Kumolo (Tjahjo Kumolo) memberikan pernyataan bahwa prioritas pemerintah dalam penerimaan CPNS 2021 adalah pengangkatan guru.

Himbauan : Pengunjung yang terhormat, SSCNBKN.win bukan web resmi CASN, silahkan kunjungi SSCASN.BKN.GO.ID. Pendaftaran Seleksi CPNS maupun PPPK 2021 TIDAK dikenakan biaya (GRATIS). Apabila ada yang mengatasnamakan SSCNBKN.win menawarkan bantuan untuk kelulusan seleksi CPNS maupun PPPK dengan membayar sejumlah uang, maka itu bukanlah pihak kami dan sudah dipastikan itu Penipuan. SSCNBKN.win tidak pernah meminta uang seperpun kepada siapapun, melalui media apapun. Salam cerdas, terima kasih.

Menurut dia, hal itu sudah dibahas dalam rapat dengan berbagai departemen pemerintah.

Saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI (19/11), Thahjo menyatakan bahwa Rapat terkait CPNS 2021 ini telah dilaksanakan dengan koordinasi Kemenpan RB, BKN, Mendagri, Menkeu, Mendikbud untuk pengadaan satu juta tenaga guru, selanjutnya anggaran juga sudah dipersiapkan oleh Menkeu.

Siapkan Berkas, Pendaftaran CPNS dan PPPK 30 Juni – 21 Juli Pukul 23.59 Serentak di SSCASN BKN 2021/2022 (Lihat Selengkapnya).

Pendaftaran CPNS Resmi dibuka mulai 30 Juni 2021, Pendaftaran hanya satu portal di SSCASN.BKN.GO.ID

Namun bila ingin info terbaru seputar seleksi CPNS silahkan cek di https://www.sscnbkn.win/ sedangkan info pendaftaran PPPK buka SSP3K.

Cek juga Info Penting mengenai Syarat dan Cara Pendaftaran CPNS 2021 berdasarkan rilis terbaru.

Selain itu, lanjut dia, pemilihan CPNS pada 2021 juga akan mengutamakan penyediaan tenaga kesehatan dan teknis untuk mendukung rencana pembangunan nasional.

Politisi PDIP tersebut juga menyatakan bahwa saat ini masih sangat sedikit guru, perawat, bidan dan dokter yang dapat membantu mengatasi abses atau rujukan ke rumah sakit. Saat ini bahkan PNS di bidang administrasi adalah guru atau pendidik kesehatan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tjahjo Kumolo saat jumpa pers di ruang rapat Sriwijaya Gedung PANRB Jakarta, Rabu (30/10).

Kemudian, Tjahjo meminta seluruh kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah daerah untuk menyusun formasi CPNS 2021 sesuai kebutuhannya.

Menurutnya, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak perlu menerima PNS dengan jumlah yang sama dengan pensiunan PNS untuk mencapai kepengurusan yang sebenarnya.

Benarkah tidak ada bukaan 2021 dan CPNS 2019 adalah yang terakhir?

Yang pasti, pilihan CPNS tahun 2019 adalah rekrutmen terakhir, lalu bagaimana dengan CPNS 2021 mendatang?

Informasi Terbaru CPNS 2021 ini dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Sebelumnya diberitakan pemerintah tidak akan merekrut pegawai baru hingga 2023 setelah berakhirnya seleksi CPNS pada 2019, namun menurut Tjahjo Kumolo, kemungkinan CPNS 2021 masih ada.

Menpan RB menyatakan bahwa Covid 19 menjadi penyebab perubahan dan penyesuaian model birokrasi pada tahun 2020 dan 2024.

Ia melanjutkan, pemerintah ingin mengotomatiskan proses pelayanan publik di berbagai kementerian / lembaga dan pemerintah daerah.

Dengan cara ini, sistem kerja yang lebih fleksibel dapat dibentuk, dan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan produktif dapat dicapai.

Hal ini disebabkan adopsi model birokrasi dari tahun 2020 hingga 2024 yang akan mengarah pada adopsi kebiasaan baru dalam transformasi digital dan pengelolaan institusi sipil nasional.

Untuk memenuhi keinginan tersebut, Kemenpan RB terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN yang dimiliki pemerintah.

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah masih akan menyelenggarakan seleksi CPNS 2021.

Namun, dia berharap kementerian dan pemerintah daerah benar-benar memahami kebutuhan mereka sebelum mengajukan ASN tambahan.

Tjahjo mengatakan, jika 100 K / L dan pegawai Pemda pensiun, maka tidak perlu mengajukan 100 lagi.

Lihat Lowongan CPNS 2021 Lulusan SMA

Tata kelola pemerintahan yang praktis

Dinyatakan juga oleh Tjahjo bahwa sistem e-government di era sekarang akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang praktis artinya Kalau pensiun 10 tidak harus terima ASN 10, kalau memang harus dua atau harus satu tidak masalah.

Tjahjo melanjutkan, Kemenpan RB juga mewajibkan seluruh instansi untuk memetakan dan mempermudah birokrasi dan penyesuaian pekerjaan pegawai serta analisis beban kerja dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan tugas dan fungsi organisasi.

Tjahjo mengingatkan, dalam situasi normal baru ini, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dioptimalkan.

Menurut Tjahjo, Indonesia bisa mengikuti langkah negara lain, seperti Singapura yang ASNnya hanya ratusan. Itu juga Korea Selatan, yang memaksimalkan jaringan teknologi dalam pemerintahan.

Bagikan :
Back to top