Juknis Pengelolaan Dana Bos 2021/2022 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021/2022

Juknis Pengelolaan Dana Bos 2021 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 ~ Akhirnya petunjuk teknis mengenai Dana Bos akan segera rilis, yakni Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 telah ditetapkan 15 Februari 2021 dan diundangkan 16 Februari 2021.

Himbauan : Pengunjung yang terhormat, SSCNBKN.win bukan web resmi CASN, silahkan kunjungi SSCASN.BKN.GO.ID. Pendaftaran Seleksi CPNS maupun PPPK 2021 TIDAK dikenakan biaya (GRATIS). Apabila ada yang mengatasnamakan SSCNBKN.win menawarkan bantuan untuk kelulusan seleksi CPNS maupun PPPK dengan membayar sejumlah uang, maka itu bukanlah pihak kami dan sudah dipastikan itu Penipuan. SSCNBKN.win tidak pernah meminta uang seperpun kepada siapapun, melalui media apapun. Salam cerdas, terima kasih.

Oke langsung saja ke poin utama dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Cek juga Kapan Dana Bos Tahap 1 2021 Cair?

Dijelaskan di Pasal 2 bahwa Pengelolaan Dana BOS Reguler tahun 2021 dilakukan berdasarkan prinsip: a. fleksibilitas artinya pengelolan bisa disesuaikan kebutuhan sekolah; b. efektivitas artinya pemanfaatan harus memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna capai tujuan pendidikan di sekolah; c. efisiensi artinya penggunaan dana untuk meningkatkan kualitas belajar siswa menggunakan biaya seminimal mungkin agar mendapatkan hasil yang optimal; d. akuntabilitas artinya bisa dipertanggungjawabkan secara keseluruhan dengan pedoman pertimbangan yang logis menurut peraturan perundang- undangan; dan e. transparansi artinya pengelolaan secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan selaras dengan kebutuhan sekolah.

Siapkan Berkas, Pendaftaran CPNS dan PPPK 30 Juni – 21 Juli Pukul 23.59 Serentak di SSCASN BKN 2021/2022 (Lihat Selengkapnya).

Pendaftaran CPNS Resmi dibuka mulai 30 Juni 2021, Pendaftaran hanya satu portal di SSCASN.BKN.GO.ID

Namun bila ingin info terbaru seputar seleksi CPNS silahkan cek di https://www.sscnbkn.win/ sedangkan info pendaftaran PPPK buka SSP3K.

Cek juga Info Penting mengenai Syarat dan Cara Pendaftaran CPNS 2021 berdasarkan rilis terbaru.

Kemudian di Pasal 3 ada beberapa satuan pendidikan peneriman dana Bos yakni :

Poin (1) Sekolah Penerima Dana BOS Reguler terdiri atas: a. SD; b. SDLB; c. SMP; d. SMPLB; e. SMA; f. SMALB; g. SLB; dan h. SMK.

Poin (2) Sekolah yang dimaksud adalah sekolah yang sudah:
a. mengisi dan melakukan pembaruan data Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah per tanggal 31 Agustus;
b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang tercantum pada Dapodik;
c. memiliki izin untuk melakukan penyelenggaran pendidikan bagi sekolah yang dibuka oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
d. memiliki jumlah Peserta Didik setidaknya 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
e. tidak merupakan satuan pendidikan dengan status kerja sama.

Kemudian yang paling ditunggu-tunggu yakni : Pasal 5 tentang besaran dana Bos yang akan diterima oleh sekolah :
(1) Besaran alokasi Dana BOS Reguler yang akan diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan besaran satuan biaya per-daerah dikalikan jumlah Peserta Didik.
(2) Satuan biaya masing-masing daerah adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri.
(3) Jumlah Peserta Didik yang dimaksud ialah yang memiliki NISN.

KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOS REGULER

Pasal 12

  • Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen:
    • penerimaan Peserta Didik baru;
    • pengembangan perpustakaan;
    • pelaksanaan        kegiatan        pembelajaran        dan ekstrakurikuler;
    • pelaksanaan     kegiatan     asesmen     dan    evaluasi pembelajaran;
    • pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
    • pengembangan      profesi       guru      dan      tenaga kependidikan;
    • pembiayaan langganan daya dan jasa;
    • pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
    • penyediaan alat multimedia pembelajaran;
    • penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
    • penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
    • pembayaran honor.

Pengelolaan Dana BOS Reguler oleh Sekolah

Pasal 19

  • Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, kepala sekolah bertugas:
    • membuat perencanaan atas penggunaan Dana BOS Reguler;
    • mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
    • menggunakan Dana BOS Reguler sesuai komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
    • membuat laporan penggunaan Dana BOS Reguler.
  • Pelaksanaan tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh kepala Dinas.

Pasal 20

  • Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler kepala sekolah membentuk tim BOS Sekolah.
  • Tim BOS sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    • kepala sekolah sebagai penanggung jawab;
    • bendahara sekolah; dan
    • anggota.
  • Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
    • 1 (satu) orang dari unsur guru;
    • 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
    • 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah, yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan.

Pasal 21

  • Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang:
    • melakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
    • membungakan untuk kepentingan pribadi;
    • meminjamkan kepada pihak lain;
    • membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
    • menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
    • membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
    • membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
    • membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah;
    • memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
    • membangun gedung atau ruangan baru;
    • membeli instrumen investasi;
    • membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS Reguler atau program perpajakan BOS Reguler

yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian;

  • membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
    • melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
    • menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan.
  • Tim BOS Sekolah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Lebih lanjut silahkan download Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 di jdih.kemdikbud.go.id

cek Juknis Bos Reguler 2021

Bagikan :
Back to top