Juknis Pengelolaan Dana Bos 2021 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021

Juknis Pengelolaan Dana Bos 2021 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 ~ Akhirnya petunjuk teknis mengenai Dana Bos akan segera rilis, yakni Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 telah ditetapkan 15 Februari 2021 dan diundangkan 16 Februari 2021.

Oke langsung saja ke poin utama dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Cek juga Kapan Dana Bos Tahap 1 2021 Cair?

Dijelaskan di Pasal 2 bahwa Pengelolaan Dana BOS Reguler tahun 2021 dilakukan berdasarkan prinsip: a. fleksibilitas artinya pengelolan bisa disesuaikan kebutuhan sekolah; b. efektivitas artinya pemanfaatan harus memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna capai tujuan pendidikan di sekolah; c. efisiensi artinya penggunaan dana untuk meningkatkan kualitas belajar siswa menggunakan biaya seminimal mungkin agar mendapatkan hasil yang optimal; d. akuntabilitas artinya bisa dipertanggungjawabkan secara keseluruhan dengan pedoman pertimbangan yang logis menurut peraturan perundang- undangan; dan e. transparansi artinya pengelolaan secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan selaras dengan kebutuhan sekolah.

Kemudian di Pasal 3 ada beberapa satuan pendidikan peneriman dana Bos yakni :

Poin (1) Sekolah Penerima Dana BOS Reguler terdiri atas: a. SD; b. SDLB; c. SMP; d. SMPLB; e. SMA; f. SMALB; g. SLB; dan h. SMK.

Info Update CPNS 2021 cek di https://www.sscnbkn.win/

Poin (2) Sekolah yang dimaksud adalah sekolah yang sudah:
a. mengisi dan melakukan pembaruan data Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah per tanggal 31 Agustus;
b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang tercantum pada Dapodik;
c. memiliki izin untuk melakukan penyelenggaran pendidikan bagi sekolah yang dibuka oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
d. memiliki jumlah Peserta Didik setidaknya 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
e. tidak merupakan satuan pendidikan dengan status kerja sama.

Kemudian yang paling ditunggu-tunggu yakni : Pasal 5 tentang besaran dana Bos yang akan diterima oleh sekolah :
(1) Besaran alokasi Dana BOS Reguler yang akan diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan besaran satuan biaya per-daerah dikalikan jumlah Peserta Didik.
(2) Satuan biaya masing-masing daerah adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri.
(3) Jumlah Peserta Didik yang dimaksud ialah yang memiliki NISN.

KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOS REGULER

Pasal 12

  • Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen:
    • penerimaan Peserta Didik baru;
    • pengembangan perpustakaan;
    • pelaksanaan        kegiatan        pembelajaran        dan ekstrakurikuler;
    • pelaksanaan     kegiatan     asesmen     dan    evaluasi pembelajaran;
    • pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
    • pengembangan      profesi       guru      dan      tenaga kependidikan;
    • pembiayaan langganan daya dan jasa;
    • pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
    • penyediaan alat multimedia pembelajaran;
    • penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
    • penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
    • pembayaran honor.

Pengelolaan Dana BOS Reguler oleh Sekolah

Pasal 19

  • Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, kepala sekolah bertugas:
    • membuat perencanaan atas penggunaan Dana BOS Reguler;
    • mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
    • menggunakan Dana BOS Reguler sesuai komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
    • membuat laporan penggunaan Dana BOS Reguler.
  • Pelaksanaan tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh kepala Dinas.

Pasal 20

  • Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler kepala sekolah membentuk tim BOS Sekolah.
  • Tim BOS sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    • kepala sekolah sebagai penanggung jawab;
    • bendahara sekolah; dan
    • anggota.
  • Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
    • 1 (satu) orang dari unsur guru;
    • 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
    • 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah, yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan.

Pasal 21

  • Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang:
    • melakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
    • membungakan untuk kepentingan pribadi;
    • meminjamkan kepada pihak lain;
    • membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
    • menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
    • membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
    • membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
    • membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah;
    • memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
    • membangun gedung atau ruangan baru;
    • membeli instrumen investasi;
    • membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS Reguler atau program perpajakan BOS Reguler

yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian;

  • membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
    • melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
    • menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan.
  • Tim BOS Sekolah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Lebih lanjut silahkan download Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 di jdih.kemdikbud.go.id

cek Juknis Bos Reguler 2021

Bagikan :
Back to top