Baru!!! Pemerintah Buka 758 Ribu Deretan Guru Asn Pppk Pada Tahun 2022

Jakarta (cabdin2sulbar), 11 April 2022 — Untuk menyanggupi keperluan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah membuka 758.018 gugusan untuk tahun 2022. Namun sampai ketika ini, pemerintah kawasan (pemda) gres merekomendasikan sebanyak 17,3 persen atau 131.239 gugusan tergolong Guru Agama, Guru Seni Budaya, Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), dan Guru Kelas TK.

Dalam upaya mengembangkan jumlah gugusan yang diusulkan, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril menyampaikan Kemendikbudristek bahu-membahu Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), Kemenkeu dan Kemendagri akan melanjutkan kerjasama dengan pemerintah daerah. Ia menuturkan, ketika ini Panselnas sedang menyusun draft prosedur rekrutmen guru ASN PPPK 2022.

“Saat ini sedang menanti terbitnya hukum prosedur gres seleksi PPPK untuk kita sosialisasikan dan koordinasikan dengan seluruh pemda sesegera mungkin. Ini kami laksanakan agar sanggup menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada tahun 2023/2024 dan tidak terjadi lagi pada 2022 sehingga proses rekrutmennya menjadi lebih baik,” ujar Iwan dalam Rapat Panja Formasi Guru PPPK dengan Anggota dewan perwakilan rakyat Komisi X, di Gedung dewan perwakilan rakyat MPR Jakarta, pada Senin (11/4).

Salah satu penyempurnaannya, kata Iwan yaitu gugusan untuk tahap ketiga pada 2023/2024 tetap ada dan akan digabungkan dengan gugusan tahun 2022 sehingga total gugusan yang tersedia tahun 2022 sebesar 970.410. “Formasi ketiga tahun 2023/2024 tidak akan hilang, tetap ada dan akan digabungkan dengan gugusan 2022,” terang Iwan.

Dirjen GTK mengatakan, hukum gres yang disempurnakan itu memikirkan agar guru yang sudah lulus passing grade sanggup mendapat gugusan tanpa mesti mengerjakan seleksi serta memperbesar kuota formasi. “Karena kita bergotong-royong mengenali bila gugusan diajukan secara maksimal, maka sungguh besar kemungkinan guru-guru yang sudah lulus passing grade akan mendapat formasinya,” tandasnya.

Iwan menyampaikan, pihaknya juga akan berusaha menghambat terjadinya lebih banyak pergantian antarguru di sekolah induk. “Penyempurnaan prosedur rekrutmen guru PPPK tahun 2022 ini diperlukan sanggup mempercepat penuntasan pemenuhan satu juta guru ASN,” ucapnya.

Terkait dengan ketidakyakinan pemda dalam penganggaran gaji, Iwan menyampaikan Kemendikbudristek bareng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memamerkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu No. S-98/PK/2023/2024 tertanggal 25 Juni 2023/2024 yang menerangkan perkiraan honor guru PPPK dalam alokasi tahun budget 2023/2024 yang sudah disosialisasikan dalam aneka macam potensi baik secara luring maupun daring.

Di samping itu, Kemendikburistek bareng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Agama terus mengerjakan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait.  Dalam surat edaran dari Kemendagri juga, pemda diminta untuk secepatnya mengerjakan pengangkatan PPPK sesuai dengan gugusan yang sudah ditetapkan Kemen PANRB, serta mewujudkan pembayaran honor dan sumbangan PPPK sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

Untuk budget gugusan tahun 2022, kata Iwan, Kemenkeu sudah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan No. S-204/PK/2023/2024 tertanggal 13 Desember 2023/2024 yang ditujukan terhadap Gubernur, Bupati, dan Walikota wacana Perhitungan Anggaran PPPK Guru dalam Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun budget 2022.

“Kebutuhan honor pokok PPPK guru 2022 sebanyak 14 bulan, tergolong Tunjangan Hari Raya (THR) dan honor ke-13, dengan perkiraan guru yang lulus tahun 2023/2024 mulai digaji pada Januari 2022. Sedangkan untuk guru yang lulus tahun 2022, mulai digaji pada Oktober 2022 sehingga akan mendapat 3 bulan gaji,” ucap Iwan.

Iwan juga menegaskan, alokasi dana yang sudah dipertimbangkan dalam alokasi DAU 2023/2024 dan alokasi DAU 2022 untuk PPPK Guru bersifat earmarked artinya tidak sanggup digunakan untuk keperluan lainnya. Untuk itu, lanjut Iwan, pemerintah sentra berharap agar pemda untuk sesegera mungkin mengajukan gugusan guru PPPK tahun 2022.

Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Laman: kemdikbud.go.id