Baru!!! Ini Usulan Guru Dan Tendik Honorer Dalam Rdpu Bareng Komisi X Dpr Ri Tentang Pppk Guru

Dr. Dede Yusuf Me, ST,M.I.Pol (Ketua Komisi X dewan perwakilan rakyat RI)

Jakart, Cabdin2Sulbar.id – Komisi X dewan perwakilan rakyat RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DPRD Kabupaten Bulukumba, Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK 35+) Provinsi Jawa Barat, dan Perkumpulan Honorer Kategori II Indonesia (PHK21) Korwil Jawa Tengah, Selasa 2 novemvber 2023/2024, melakukan RDPU terkait :

1. Menyampaikan aspirasi terkait permasalahan GTKHNK 35+ mengenai regulasi PPPK dan penilaian hasil pengumuman tes PPPK Guru tahun 2023/2024.
2. Permohonan konsultasi dan kerjasama terkait prosedur penggajian PPPK.
3. Audiensi dalam rangka solusi Honorer K2 khusus Tenaga Teknis dan Administrasi pada antisipasi pembukaan E-Formasi Tahun 2022.

Keputusan /Kesimpulan

• Komisi X dewan perwakilan rakyat RI mengapresiasi terhadap DPRD Kabupaten Bulukumba, Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK35+)Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur serta asosiasi honorer klasifikasi II Indonesia (PHK21) Korwil Jawa Tengah yang sudah menyodorkan paparan isu aspirasi dengan beberapa poin utama antara lain :

• DPRD Kabupaten Bulukumba

1. Meminta kejelasan dan kepastian pembayaran honor pinjaman guru PPPK yang anggarannya bersumber dari APBN dipertimbangkan lewat DAU dan ditransfer ke terhadap pemerintah daerah 
2. Memohon mudah-mudahan ada penambahan dana alokasi lazim untuk menyanggupi keperluan pembiayaan hasil seleksi guru PPPK di daerah 
3. Menyampaikan terjadinya duduk persoalan di lapangan dalam seleksi penerimaan guru PPPK tahun 2023/2024 menyerupai pantas disangka terjadinya ketidak akuratan perkiraan nilai dalam metode seleksi guru PPPK 
4. Meminta mudah-mudahan ada kenaikan afirmasi baring bagi guru honorer klasifikasi 2 yang cuma 10% dan diprioritaskan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara 
5. Meminta mudah-mudahan ada kebijakan lain selaku perhatian kenaikan kemakmuran dan jenjang karir bagi tenaga kependidikan 

Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba

• GTKHNK 35+ Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur:

1. Memohon adanya penambahan regulasi dan pemetaan gugusan dalam seleksi guru PPPK.
2. Memohon adanya penambahan kuoata dan gugusan sesuai dengan keperluan yang ada dilapangan dalam seleksi guru PPPK
3. Memohon untuk seleksi PPPK tahap II ditunda, sebelum permasalahan seleksi guru PPPK di tahap I terselesaikan
4. Meminta mudah-mudahan pengangkatan guru pengangkatan seluruh peserta tes PPPK tahap 1 tahun 2001 yang sudah menyanggupi passing grade tapi terkendala metode rangking dan formasi 
5.  Meminta mudah-mudahan ada penambahan gugusan untuk guru Pendidikan Agama Islam dan guru bidang Bahasa Inggris
6.  Memohon pengangkatan guru yang berstatus honorer menjadi ASN
7. Meminta mudah-mudahan ada penambahan gugusan untuk guru Pendidikan Agama Dan guru bidang bahasa Inggris  

Anggota Perkumpulan Honorer

 PHK21 Korwil Jawa Tengah:

1. Memohon terhadap pemerintah dan 3 dari melakukan revisi UU Nomor 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara pasal 131 A untuk solusi pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi ASN/ PNS 
2. Menyampaikan belum adanya gugusan pengangkatan bagi tenaga kependidikan Sesuai dengan surat edaran Kemenpan RB RI surat : B/151/S/S/SN. 01. 00/2023/2024 mengenai Pengusulan Kembali Kebutuhan ASN tahun 2022
3. Memohon mudah-mudahan kebijakan afirmasi diadaptasi dengan masa kerja bukan dengan menurut masa kerja
4. Memohon Kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan database yang sudah diverifkasi dansudah disampaikan terhadap BKN dan KemenPAN RB.

Anggota Fraksi PDI-P Asal Jawa Tengah

• Komisi X dewan perwakilan rakyat RI akan menindaklanjuti Aspirasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Bulukumba, Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori(GTKHNK 35+), Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur serta asosiasi honorer klasifikasi II Indonesia (PHK21) Korwil Jawa Tengah baik terhadap kepada pemerintah ( Kemendikbud RI, Kemenag RI, KemenPAN-RB RI, Kemenkeu RI, Bappenas  RI, Kemendagri RI dan BKN RI),  mudah-mudahan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan

• Bahan Aspirasi yang disampaikan para narsumber menjadi bab yang tak terpisahkan dari RDPU ini dan substansinya akan menjadi materi rapat Komisi X dewan perwakilan rakyat RI dengan Pemerintah.