Cabin2sulbar.id – ,Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar sosialisasi Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, secara hibrida, di Jakarta, Rabu (24/08). Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni menyampaikan, lewat sosialisasi tersebut diperlukan akan ada kesamaan penglihatan kepada penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Masing-masing instansi pemerintah pun didorong untuk mempercepat proses pemetaan (mapping), validasi data, dan merencanakan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansinya masing-masing.
Pada sosialisasi tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen turut memaparkan alur proses serta penggunaan Aplikasi Pendataan Tenaga Non ASN yang sudah disiapkan oleh BKN.
Hadir pada program tersebut, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja, Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN BKN Jumiati, serta hadir secara daring para Sekretaris Kementerian/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh kawasan Indonesia..
Informasi Terbaru :
Pengumuman PPPK Guru 2023/2024
Pada peluang itu BKN melaunching aplikasi pendataan honorer. Aplikasi pendataan honorer tersebut berencana mendata bagi seluruh honorer di seluruh Indonesia, baik honorer guru, tenaga kesehatan maupun tenaga tata kelola dengan deadline direncanakan akibat paling lamabat 30 September 2022.
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen menerangkan dengan adanya aplikasi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) maupun distributor kepegawaian instansi sentra tinggal meng-import datanya ke sistem.
“BKN sudah merencanakan kepraktisan port data di metode aplikasi tersebut” terangnya
Dia menyebutkan data tersebut akan menjadi database pemerintah yang mau menjadi pijakan dalam penentuan kebijakan penyelesaian duduk kendala honorer.
Suherman memastikan bahwa pemetaan tenaga honorer ditangani bukan untuk mengerjakan pengakatan menyerupai yang terjadi pada tahun 2005 tetapi untuk pemetaan komposisi tenaga non- ASN masih bekerja.
“Pendataan ini sungguh penting. Bagaimana dapat mengakhiri duduk kendala honorer bila datanya tidak valid,” terangnya.
Sebagaimana termuat dalam UU ASN nomor 5 tahun 2014 bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang melakukan pekerjaan pada instansi pemerintah. Selanjutnya dikontrol dalam PP nomor 49 tahun 2018 bahwa tata kelola PPPK, Pemerintah diberikan waktu hingga dengan tahun 2023.
.Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa alur penyelesaian tenaga honorer itu penyelesain kompleks dan penyelesaian tidak bisa tunggal.
“Tidak ada proses pengangkatan dari tenaga honorer pribadi menjadi ASN tetapi apalagi dulu mesti lulus proses seleksi dari BKN” terang dia.
Setiap instansi cuma mengerjakan proses pendataan kemudian proses berikutnya tergantung pada kompetensi dari masing-masing individu yang diadaptasi dengan keperluan masing-masing instansi.*
-Link Aplikasi Pendataan Non ASN : https://pendataan-nonasn.bkn.go.id
Alur Pendataan Non ASN
1. Alur Proses
2. Alur User THK II dan Pegawai Non ASN – Buat Akun
3. Alur User THK II dan Pegawai Non ASN, -Login
Berikut Buku Petunjuk Pendaftaran Pendataan Non ASN
Himbauan : Pengunjung yang terhormat, SSCNBKN.win bukan web resmi SSCASN, Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023/2024 hanya satu portal di SSCASN.BKN.GO.ID.
Pendaftaran Seleksi CPNS maupun PPPK 2023/2024 TIDAK dikenakan biaya (GRATIS).
Apabila ada yang mengatasnamakan SSCNBKN.win menawarkan bantuan untuk kelulusan seleksi CPNS maupun PPPK dengan membayar sejumlah uang, maka itu bukanlah pihak kami dan sudah dipastikan itu Penipuan.
SSCNBKN.win tidak pernah meminta uang seperpun kepada siapapun, melalui media apapun. Salam hormat, terima kasih.